Ketidakhadiran Dirut Pertamina Dipersoalkan

18-07-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Foto : Runi/mr

 

Ketidakhadiran Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI jadi persoalan serius. Undangan untuk menghadiri rapat sudah dilayangkan tiga minggu sebelumnya. Tapi, Dirut Pertamina lebih memilih menghadiri pertemuan dengan mitra bisnisnya.

 

“Ini rapat penting menyangkut kepentingan bangsa dan negara,” kelakar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana. Selain Pertamina, rapat juga menghadirkan Dirut PT. PLN dan Dirut PT. Telkom. Rapat sampai diskors karena Dirut Pertamina tak hadir. Padahal, banyak masalah penting dan krusial yang harus dibicarakan. Sementara sulit mencari waktu rapat lagi di akhir masa periode ini.

 

Para anggota Komisi VI DPR RI juga sangat kecewa dengan ketidakhadiran Dirut Pertamina. Bahkan, Inas menilai ketidakhadiran Dirut Pertamina adalah bentuk penghinaan terhadap DPR RI, bukan lagi pelecehan. Pertamina sendiri dalam rapat itu diwakili oleh Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Heru Setiawan.  

 

“Kepentingan bangsa dan negara ini apakah lebih penting daripada mitra bisnis. Selama ini kita bantu Pertamina. Ada persoalan kritis juga yang kita persoalkan, yaitu mengapa swasta asing dikasih impor. Sementara Pertamina tidak dikasih impor. Ini kita mau bela Pertamina. Tapi dianggap tidak penting pembelaan dari DPR ini,” ucap politisi Partai Hanura itu penuh emosi. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...